STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).
Tipe Standar Profesional
1. Standar Auditing
2. Standar Atestasi
3. Standar Jasa Akuntansi dan Review
4. Standar Jasa Konsultansi
5. Standar Pengendalian Mutu
Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.
Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
Pernyataan Standar Auditing (PSA)
PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum didalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.
Standar umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
Standar pekerjaan lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan yang diaudit.
Standar pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (examination), (2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Standar umum
1. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi
2. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi
3. Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa kedua kondisi berikut ini ada:
o Asersi dapat dinilai dengan kritera rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya
o Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut.
4. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi
5. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut
Standar pekerjaan lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
2. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan
Standar pelaporan
1. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan
2. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur
3. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi
4. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.
Minggu, 28 November 2010
Minggu, 21 November 2010
Debt crisis, Ireland Finally Asks U.S. Bailout Billions of Dollars
Jakarta - Ireland who was wrapped debt crisis eventually filed a multibillion-dollar bailout. The EU also agreed to assist the country to avoid the spread of the crisis. The IMF will also be involved in this bailout.
"I can confirm that the government has proposed financial assistance to the European Union and European authorities have approved the request," said Irish Prime Minister, Brian Cowen, as quoted by AFP on Monday (11/22/2010).
Irish government's request and approved by EU finance ministers were performed in an emergency conference call on Sunday (21/11/2010) evening.
"The EU and euro area financial institutions support will be provided under a strong policy program, which will be negotiated with the government of Ireland by the European Commission and the IMF with the responsibility to the European Central Bank," said Cowen.
What is the exact value of the bailout it is not yet ascertained. However, Reuters writes, the EU and the IMF agreed to help the Irish with a loan amounting to 80-90 billion euros to help the banking sector and its budget deficit. That figure is lower than the value of Greek bailout reached 110 billion euros.
Irish Finance Minister Brian Lenihan said, it took several weeks to finalize the exact amount needed state bailouts.
"We have not counted exactly the picture," said Lenihan.
European Union Finance Minister and also the European region agreed to use the European funds which the Financial Stability Facility reached 750 billion euros. Funding was previously made after the European Union and the IMF to provide 110 billion euro bailout to Greece.
Previous Irish Government provoke public anger after announcing his plans to overcome the crisis by cutting costs and tax increases to address its budget deficit. However, Ireland's debt cost continues to swell, so the bailout was increasingly inevitable.
Cowen said the bailout that would give the budget challenges in the Irish economy by way of a firm with a base budget adjustment of an ambitious and comprehensive structural reforms in the budget plan for 4 years. In the plan, the Irish hope to shrink the budget to 15 billion through 2014.
Ireland's State Budget also aims to cut the deficit to below the European target of 3% of GDP and public spending cuts will involve up to 6 billion euros and an increase in taxes.
Ireland penyelematan plan that directly create the euro currency jumped sharply. On Monday in Tokyo trade, the euro immediately jumped past the 1.37 dollars level. The euro traded at 1.3755 dollars, compared to Friday's close in New York at the level of 1.3673 dollars.
Source...: Detik finance
"I can confirm that the government has proposed financial assistance to the European Union and European authorities have approved the request," said Irish Prime Minister, Brian Cowen, as quoted by AFP on Monday (11/22/2010).
Irish government's request and approved by EU finance ministers were performed in an emergency conference call on Sunday (21/11/2010) evening.
"The EU and euro area financial institutions support will be provided under a strong policy program, which will be negotiated with the government of Ireland by the European Commission and the IMF with the responsibility to the European Central Bank," said Cowen.
What is the exact value of the bailout it is not yet ascertained. However, Reuters writes, the EU and the IMF agreed to help the Irish with a loan amounting to 80-90 billion euros to help the banking sector and its budget deficit. That figure is lower than the value of Greek bailout reached 110 billion euros.
Irish Finance Minister Brian Lenihan said, it took several weeks to finalize the exact amount needed state bailouts.
"We have not counted exactly the picture," said Lenihan.
European Union Finance Minister and also the European region agreed to use the European funds which the Financial Stability Facility reached 750 billion euros. Funding was previously made after the European Union and the IMF to provide 110 billion euro bailout to Greece.
Previous Irish Government provoke public anger after announcing his plans to overcome the crisis by cutting costs and tax increases to address its budget deficit. However, Ireland's debt cost continues to swell, so the bailout was increasingly inevitable.
Cowen said the bailout that would give the budget challenges in the Irish economy by way of a firm with a base budget adjustment of an ambitious and comprehensive structural reforms in the budget plan for 4 years. In the plan, the Irish hope to shrink the budget to 15 billion through 2014.
Ireland's State Budget also aims to cut the deficit to below the European target of 3% of GDP and public spending cuts will involve up to 6 billion euros and an increase in taxes.
Ireland penyelematan plan that directly create the euro currency jumped sharply. On Monday in Tokyo trade, the euro immediately jumped past the 1.37 dollars level. The euro traded at 1.3755 dollars, compared to Friday's close in New York at the level of 1.3673 dollars.
Source...: Detik finance
Kamis, 18 November 2010
Fixed Income Fund Performance Dropped due to rebalancing of Action
Jakarta - Action profit taking or rebalancing by investors triggered decrease in the performance of fixed income funds lately. Foreign investors do the rebalancing that causes the weakening of bond prices with a tenor of 10 years and over, but the bond below 7 years of experience strengthening prices.
"Some foreign investors to sell long tenured bonds, to be moved into short-tenured bonds," said Eli Djurfanto, Head of Fixed Income First State Investments Indonesia in a press release on Friday (11/19/2010).
Eli predict, with quantitative easing 2 (QE2), which decided the U.S. government will increase the amount of flow of incoming funds from abroad. In effect, the bond yield will persist or even can also go down a few basis points more, but will not be far from the current position.
As is known, the U.S. Central Bank has established a policy QE2 through the addition of liquidity to U.S. $ 600 billion in 8 months. The policy was intended to increase liquidity in the market in the hope of the U.S. economy moving again that the recovery process has not been going according to plan.
He added that foreign ownership has exceeded 30% of government bonds will be risky for the bond market, especially when they make withdrawals of funds or like today when foreign investors do the rebalancing so that the high bond market volatility.
To anticipate this, mutual fund First State Indonesian Bond Fund (abbreviated as FSI Bond Fund) has set a relatively short duration of the portfolio (3.8 years), with most of the FSI Bond Fund portfolio is extremely short-tenured bonds. According to Eli, this is an attempt to reduce the volatility of the FSI Bond Fund as well as anticipation of interest rate hikes by Bank Indonesia in 2011.
Source : Detik Finance
"Some foreign investors to sell long tenured bonds, to be moved into short-tenured bonds," said Eli Djurfanto, Head of Fixed Income First State Investments Indonesia in a press release on Friday (11/19/2010).
Eli predict, with quantitative easing 2 (QE2), which decided the U.S. government will increase the amount of flow of incoming funds from abroad. In effect, the bond yield will persist or even can also go down a few basis points more, but will not be far from the current position.
As is known, the U.S. Central Bank has established a policy QE2 through the addition of liquidity to U.S. $ 600 billion in 8 months. The policy was intended to increase liquidity in the market in the hope of the U.S. economy moving again that the recovery process has not been going according to plan.
He added that foreign ownership has exceeded 30% of government bonds will be risky for the bond market, especially when they make withdrawals of funds or like today when foreign investors do the rebalancing so that the high bond market volatility.
To anticipate this, mutual fund First State Indonesian Bond Fund (abbreviated as FSI Bond Fund) has set a relatively short duration of the portfolio (3.8 years), with most of the FSI Bond Fund portfolio is extremely short-tenured bonds. According to Eli, this is an attempt to reduce the volatility of the FSI Bond Fund as well as anticipation of interest rate hikes by Bank Indonesia in 2011.
Source : Detik Finance
Rabu, 17 November 2010
Meet the Vice President, Bos Mitsui Interested Participate Power Tender
Jakarta - President and CEO of Mitsui Corp., Masasmi Lijima meet Vice President (VP) Boediono. Lijima claimed interested to participate in the tender 2x1000 MW power plant in Central Java.
"Mitsui is expressed interest to participate in the tender power plants in Central Java," said a spokesman for the vice president, Yopie Hidayat told reporters at the Office of the Vice President, Jl Medan Merdeka Selatan, Thursday (11/18/2010).
In addition, Mitsui is also interested to participate in the project Priority Metropolitan Area (MPA). MPA is the urban area development projects.
"Mitsui also want to participate," he said. However Yopie said if talks do not lead to technical matters.
Furthermore, Yopie said if Matsui also offers technology that makes it easy to transport gas by sea. This technology called Compress Natural Gas (CNG).
"They offer this technology. CNG technology is to make it easier to transport gas through the sea by way of compressing first," explained Yopie.
Mitsui Corp. has been in Indonesia since 1901. Currently, Mitsui already has 26 companies in the homeland, with the number of employees as a whole 11 thousand people. Investment Mitsui Mitsui investment in Indonesia is the world's third largest, after Brazil and Russia.
Listen
Read phonetically
Dictionary - View detailed dictionary
source : Detik finance
"Mitsui is expressed interest to participate in the tender power plants in Central Java," said a spokesman for the vice president, Yopie Hidayat told reporters at the Office of the Vice President, Jl Medan Merdeka Selatan, Thursday (11/18/2010).
In addition, Mitsui is also interested to participate in the project Priority Metropolitan Area (MPA). MPA is the urban area development projects.
"Mitsui also want to participate," he said. However Yopie said if talks do not lead to technical matters.
Furthermore, Yopie said if Matsui also offers technology that makes it easy to transport gas by sea. This technology called Compress Natural Gas (CNG).
"They offer this technology. CNG technology is to make it easier to transport gas through the sea by way of compressing first," explained Yopie.
Mitsui Corp. has been in Indonesia since 1901. Currently, Mitsui already has 26 companies in the homeland, with the number of employees as a whole 11 thousand people. Investment Mitsui Mitsui investment in Indonesia is the world's third largest, after Brazil and Russia.
Listen
Read phonetically
Dictionary - View detailed dictionary
source : Detik finance
Patuhi Kesepakatan G20, RI Siap Perangi Korupsi
Jakarta - The Indonesian government commitment to fight corruption as a form of implementation of agreed outcome G20 in Seoul, South Korea, 11-12 November 2010. The Indonesian government agreed corruption is an obstacle for development.
"We're co-chair of the problem (corruption). Indonesia is the commit that corruption is one of the barriers to development. Therefore, should change, fighting corruption," said Coordinating Minister Hatta Rajasa when met at his office, Field Jalan Banteng, Jakarta, Thursday (18/11/2010).
According to Hatta, the action has been taken by the government as a form of commitment to combating corruption is to repair the system and law enforcement.
"Building a system, such as Indonesia to improve Decree 80 (2003), e-procurement, transparency, human resource training, it's part of prevention. While law enforcement still continues to do," he said.
As for the construction of a new issue first became a discussion in the forum, Hatta said Indonesia received favorably by the state into the category of new economic powers.
"Indonesia has won praise as one of the countries which are categorized into the BRIIC. In the OECD referred to as enhanced. Provide examples of Indonesia can manage it well.'ll Bappenas will be involved, the core of development that there should be no big gap. East Asia is the new gravity economic development, in which the advanced economies slowed economic growth, "he explained.
For that, Hatta said Indonesia should take advantage of positive perceptions in order to encourage economic growth.
"It should really take advantage of this opportunity to encourage the growth of our economy. For that we do a partnership agreement with friendly countries," he said.
Listen
Read phonetically
Dictionary - View detailed dictionary
source : Detik Finance
"We're co-chair of the problem (corruption). Indonesia is the commit that corruption is one of the barriers to development. Therefore, should change, fighting corruption," said Coordinating Minister Hatta Rajasa when met at his office, Field Jalan Banteng, Jakarta, Thursday (18/11/2010).
According to Hatta, the action has been taken by the government as a form of commitment to combating corruption is to repair the system and law enforcement.
"Building a system, such as Indonesia to improve Decree 80 (2003), e-procurement, transparency, human resource training, it's part of prevention. While law enforcement still continues to do," he said.
As for the construction of a new issue first became a discussion in the forum, Hatta said Indonesia received favorably by the state into the category of new economic powers.
"Indonesia has won praise as one of the countries which are categorized into the BRIIC. In the OECD referred to as enhanced. Provide examples of Indonesia can manage it well.'ll Bappenas will be involved, the core of development that there should be no big gap. East Asia is the new gravity economic development, in which the advanced economies slowed economic growth, "he explained.
For that, Hatta said Indonesia should take advantage of positive perceptions in order to encourage economic growth.
"It should really take advantage of this opportunity to encourage the growth of our economy. For that we do a partnership agreement with friendly countries," he said.
Listen
Read phonetically
Dictionary - View detailed dictionary
source : Detik Finance
Subsidized Premium Ration Out Early December 2010
Jakarta - Based on the calculation of Pertamina as the distribution of subsidized fuel, subsidized fuel quota allocation of 2010 had been very thin. Subsidized fuel quota for this type of premium is estimated to run out in early December, while the diesel subsidy would be exhausted in mid-November 2010 if not added its quota.
This was submitted by VP Communications of PT Pertamina (Persero) M. Aaron sidelines of the Seminar on Implications of Fuel Subsidy Distribution Restructuring and Non-Subsidized, at the Hotel Millennium, Jakarta, Thursday (11/18/2010).
"Today is not (out of quotas), the rest of us save 6-7% only. Solar has run out mid-November, early December premium is up," he said.
Aaron said it was waiting for the Downstream Regulatory Body (BPH) Migas to immediately confirm the number of subsidized fuel quota additions. Because, the Parliament in a hearing some time ago, concluded there's a chance a matter of additional quota of subsidized fuel.
"Up until now there is no certainty of BPH Migas, we just asked to make savings (premium)," he said.
He expects this week Pertamina have certainty about the additional quota of subsidized fuel. Given Pertamina, said Aaron, as the state must still provide the fuel needed by the community.
"Without our hard quota. At least Indonesia has Pertamina, we dare to remove first, we make sacrifices. We dare to add supply to the public affairs of the past to meet the fuel supply to the community," he said.
And he said, the problem of shortage of fuel subsidy quota has been reported since the middle of the first half of 2010 to BPH Migas. He said he only received orders from BPH Migas make savings, it is done informally through short messages (SMS).
"While we've mengajuka officially by letter, already two months ago but never got," he said.
According to the count of BPH Migas subsidized fuel consumption projected by year's end will penetrate 40.1 million includes 13.1 million KL KL of diesel, 3.8 million and 23.2 million karosene KL KL premium. While the fuel subsidy quota allocation in 2010 based on total state budget reached only 36.5 million KL, KL sollar covering 11.2 million, 3.8 million and 21.45 million KL KL karosene premium.
Based on actual data distribution PSO Fuel January to October 2010 that reported by BPH Migas is:
* Premium: KL 18,948,335 (88.57% Budget)
* Kerosene and kerosene: KL 2,009,770 (52.89% Budget)
* Solar: KL 10,668,196 (95.30% national budget).
This was submitted by VP Communications of PT Pertamina (Persero) M. Aaron sidelines of the Seminar on Implications of Fuel Subsidy Distribution Restructuring and Non-Subsidized, at the Hotel Millennium, Jakarta, Thursday (11/18/2010).
"Today is not (out of quotas), the rest of us save 6-7% only. Solar has run out mid-November, early December premium is up," he said.
Aaron said it was waiting for the Downstream Regulatory Body (BPH) Migas to immediately confirm the number of subsidized fuel quota additions. Because, the Parliament in a hearing some time ago, concluded there's a chance a matter of additional quota of subsidized fuel.
"Up until now there is no certainty of BPH Migas, we just asked to make savings (premium)," he said.
He expects this week Pertamina have certainty about the additional quota of subsidized fuel. Given Pertamina, said Aaron, as the state must still provide the fuel needed by the community.
"Without our hard quota. At least Indonesia has Pertamina, we dare to remove first, we make sacrifices. We dare to add supply to the public affairs of the past to meet the fuel supply to the community," he said.
And he said, the problem of shortage of fuel subsidy quota has been reported since the middle of the first half of 2010 to BPH Migas. He said he only received orders from BPH Migas make savings, it is done informally through short messages (SMS).
"While we've mengajuka officially by letter, already two months ago but never got," he said.
According to the count of BPH Migas subsidized fuel consumption projected by year's end will penetrate 40.1 million includes 13.1 million KL KL of diesel, 3.8 million and 23.2 million karosene KL KL premium. While the fuel subsidy quota allocation in 2010 based on total state budget reached only 36.5 million KL, KL sollar covering 11.2 million, 3.8 million and 21.45 million KL KL karosene premium.
Based on actual data distribution PSO Fuel January to October 2010 that reported by BPH Migas is:
* Premium: KL 18,948,335 (88.57% Budget)
* Kerosene and kerosene: KL 2,009,770 (52.89% Budget)
* Solar: KL 10,668,196 (95.30% national budget).
Minister for SOEs Pray For Rights Issue BNI Not There 'noise'
Jakarta - Minister of SOEs Mustafa Abubakar really hope the implementation of new share issuance of new shares with preemptive rights (ER) alias rights issue by PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) will run smoothly and no noise such as Krakatau Steel (KS).
"Rights Issue BNI later we see the beginning until November 22, interest in what was reported to us quite enthusiastic, still qualitative, not quantitative. No fuss KS problem, does not seem to be, hopefully we pray so," said SOE Minister Mustafa Abubakar in Wanabakti Mangala Auditorium, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Thursday (11/18/2010).
Mustafa said that, until now the government as a majority shareholder in BNI has not determined the final price of the stock rights offering.
"We await the report first. So the matter of timing (time) and pricing (prices) will be discussed together," said Mustafa.
Based on the prospectus, BNI decide rights issue price range of USD 2300-3700 per share, from 7.5 to 42.5% discount from regular prices in the market today. BNI will release 3,374,716,060 new shares with a nominal value of Rp 375 per share.
Implementation of the rights issue price fixed at USD 2300-3700 per share. Prices are between 7.5 to 42.5% discount from current market price of Rp 4,000 per share.
Total funding will be obtained through the rights issue the company is between Rp 7.761 trillion to $ 12.486 trillion.
The fund will be used for corporate lending, SMEs, and consumption by 80%, then to the development of technology infrastructure 15%, while the remaining 5% for child development efforts
Search : Detik Finance
"Rights Issue BNI later we see the beginning until November 22, interest in what was reported to us quite enthusiastic, still qualitative, not quantitative. No fuss KS problem, does not seem to be, hopefully we pray so," said SOE Minister Mustafa Abubakar in Wanabakti Mangala Auditorium, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Thursday (11/18/2010).
Mustafa said that, until now the government as a majority shareholder in BNI has not determined the final price of the stock rights offering.
"We await the report first. So the matter of timing (time) and pricing (prices) will be discussed together," said Mustafa.
Based on the prospectus, BNI decide rights issue price range of USD 2300-3700 per share, from 7.5 to 42.5% discount from regular prices in the market today. BNI will release 3,374,716,060 new shares with a nominal value of Rp 375 per share.
Implementation of the rights issue price fixed at USD 2300-3700 per share. Prices are between 7.5 to 42.5% discount from current market price of Rp 4,000 per share.
Total funding will be obtained through the rights issue the company is between Rp 7.761 trillion to $ 12.486 trillion.
The fund will be used for corporate lending, SMEs, and consumption by 80%, then to the development of technology infrastructure 15%, while the remaining 5% for child development efforts
Search : Detik Finance
Minister for SOEs Pray For Rights Issue BNI Not There 'noise'
Jakarta - Minister of SOEs Mustafa Abubakar really hope the implementation of new share issuance of new shares with preemptive rights (ER) alias rights issue by PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) will run smoothly and no noise such as Krakatau Steel (KS).
"Rights Issue BNI later we see the beginning until November 22, interest in what was reported to us quite enthusiastic, still qualitative, not quantitative. No fuss KS problem, does not seem to be, hopefully we pray so," said SOE Minister Mustafa Abubakar in Wanabakti Mangala Auditorium, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Thursday (11/18/2010).
Mustafa said that, until now the government as a majority shareholder in BNI has not determined the final price of the stock rights offering.
"We await the report first. So the matter of timing (time) and pricing (prices) will be discussed together," said Mustafa.
Based on the prospectus, BNI decide rights issue price range of USD 2300-3700 per share, from 7.5 to 42.5% discount from regular prices in the market today. BNI will release 3,374,716,060 new shares with a nominal value of Rp 375 per share.
Implementation of the rights issue price fixed at USD 2300-3700 per share. Prices are between 7.5 to 42.5% discount from current market price of Rp 4,000 per share.
Total funding will be obtained through the rights issue the company is between Rp 7.761 trillion to $ 12.486 trillion.
The fund will be used for corporate lending, SMEs, and consumption by 80%, then to the development of technology infrastructure 15%, while the remaining 5% for child development efforts
Search : Detik Finance
"Rights Issue BNI later we see the beginning until November 22, interest in what was reported to us quite enthusiastic, still qualitative, not quantitative. No fuss KS problem, does not seem to be, hopefully we pray so," said SOE Minister Mustafa Abubakar in Wanabakti Mangala Auditorium, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Thursday (11/18/2010).
Mustafa said that, until now the government as a majority shareholder in BNI has not determined the final price of the stock rights offering.
"We await the report first. So the matter of timing (time) and pricing (prices) will be discussed together," said Mustafa.
Based on the prospectus, BNI decide rights issue price range of USD 2300-3700 per share, from 7.5 to 42.5% discount from regular prices in the market today. BNI will release 3,374,716,060 new shares with a nominal value of Rp 375 per share.
Implementation of the rights issue price fixed at USD 2300-3700 per share. Prices are between 7.5 to 42.5% discount from current market price of Rp 4,000 per share.
Total funding will be obtained through the rights issue the company is between Rp 7.761 trillion to $ 12.486 trillion.
The fund will be used for corporate lending, SMEs, and consumption by 80%, then to the development of technology infrastructure 15%, while the remaining 5% for child development efforts
Search : Detik Finance
wahyu putra ,,,Where were the accountants
Mana Akuntan?
"Sam, aku benar-benar dalam kesulitan. Aku selalu ingin menjadi seorang akuntan. Tapi di sini saya hanya akan berlaku untuk perusahaan akuntansi pekerjaan setelah lulus dari universitas, dan aku tidak yakin aku ingin menjadi seorang akuntan setelah semua. "
"Kenapa, Norm? Dalam semua program akuntansi kami mengambil bersama, Anda bekerja keras super karena Anda benar-benar tertarik. Apa masalah anda sekarang? "
"Yah, aku sudah membaca surat kabar bisnis, laporan, dan jurnal akuntansi akhir-akhir ini, dan hal-hal hanya tidak menambahkan. Misalnya, Anda tahu bagaimana kita selalu diberitahu bahwa akuntan memiliki keahlian dalam measuremet dan pengungkapan, bahwa mereka seharusnya menyiapkan laporan dengan integritas, dan bahwa mereka harus membasmi penipuan jika mereka mencurigai hal itu? Yah, tidak terlihat seperti mereka telah melakukan pekerjaan yang baik. Setidaknya, mereka belum melakukan apa yang saya harapkan. "
"Ingat, Norm, kita masih mahasiswa dengan banyak belajar. Mungkin anda melewatkan sesuatu. Apa yang telah kamu telah membaca tentang? "
"Oke, Sam, berikut adalah beberapa cerita bagi Anda untuk berpikir tentang:
1. Dalam artikel ini, "Akuntan dan S & L Krisis," yang Akuntansi Manajemen pada bulan Februari 1993, saya menemukan dalil bahwa kegagalan $ 200 juta karena regulator dan penurunan di pasar real estat, bukan untuk penipuan akuntansi . . . tapi saya tidak membelinya sepenuhnya. Menurut artikel ini, suku bunga naik dan suku bunga kredit tetap mengakibatkan arus kas negatif pada saat yang sama sebagai penurunan nilai pasar real estat mengurangi nilai yang mendasari S & L aset kredit. Sebagai hasilnya, nilai bersih dari S banyak & LS jatuh, dan regulator memutuskan untuk mengubah beberapa praktek akuntansi untuk membuatnya tampak bahwa S & Ls masih di atas persyaratan modal minimum mandat untuk melindungi dana nasabah. Coba lihat daftar tujuh praktik akuntansi atau permasalahan yang dikutip:
• Write-off penghapusan kredit yang dijual selama masa pinjaman daripada ketika kerugian tersebut terjadi,
• Penggunaan pemerintah menerbitkan Sertifikat Net Worth akan dihitung sebagai modal S & L,
• Penggunaan transaksi yang melibatkan uang di muka dan arus kas jangka pendek, yang akan meningkatkan laba saat ini dengan mengorbankan nanti.
• Kurangnya ketentuan kerugian karena pemantauan pinjaman kredit miskin,
• Penghapusan goodwill dibuat pada penggabungan suara S & L dengan S bangkrut & L selama empat puluh tahun,
• Write-up dari harta yang dimiliki berdasarkan nilai-nilai penilaian, dan
Kurangnya,
• pelaporan ditandai berbasis untuk mencerminkan realitas ekonomi.
Masalahnya, bagi saya, adalah bahwa banyak dari praktek-praktek yang tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum [GAAP], namun para akuntan pergi bersama-setidaknya mereka tidak objek atau meningkatkan praktik mereka cukup untuk mengubah hasilnya. Mengapa tidak? Di mana para akuntan? "
2. "Saya juga prihatin tentang keahlian profesi akuntansi mengklaim telah dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Sebagai contoh, baru-baru ini ada banyak artikel mengenai biaya kesehatan diciptakan oleh merokok, namun tidak ada akuntan yang terlibat. Misalnya, Mei 1994 Laporan dari Pusat Kecanduan dan Penyalahgunaan Zat di Columbia University memperkirakan bahwa "pada tahun 1994 dolar, zat Penyalahgunaan akan biaya Medicare $ 20 miliar biaya rawat inap rumah sakit sendirian" dan bahwa tembakau menyumbang 80 persen dari mereka yang rawat inap. Selama dua puluh tahun ke depan, penyalahgunaan zat akan biaya program Medicare $ 1 triliun. Tak heran wali dari Trust Medicare Dana merilis sebuah laporan pada tanggal 21 April "memprediksi bahwa Dana akan kehabisan uang di tujuh tahun." Ini adalah isu-isu penting. Mengapa kita harus menunggu untuk ekonom dan kelompok kepentingan khusus untuk membuat perhitungan? tidak Haruskah akuntan dapat membuat mereka dan memberikan kredibilitas dan keseimbangan dalam proses? Bukankah manfaat bagi masyarakat? Di mana para akuntan?
3. "Bagaimana dengan temuan penipuan? Apakah auditor melakukan cukup untuk mencegah dan menangkap perilaku penipuan? Aku tahu apa yang dosen kita berkata: auditor tidak dapat diharapkan untuk menangkap segala sesuatu; tugas mereka bukan untuk mencari penipuan kecuali kecurigaan yang terangsang selama kegiatan lainnya, dan tugas utama mereka adalah untuk mengaudit laporan keuangan. Tapi bukan auditor hanya bereaksi terhadap masalah ditemukan, ketika mereka bisa proaktif? Tidak dapat mereka menekankan pentingnya menggunakan kode etik dan dorongan karyawan untuk membawa maju keprihatinan mereka atas tindakan tidak etis? Mengapa manajemen proaktif sesuai dalam beberapa daerah lain, seperti menyetrika masalah-masalah personel, tetapi perilaku reaktif sesuai ketika berhadapan dengan penipuan? perilaku reaktif hanya akan menutup pintu gudang setelah kuda itu telah dicuri. Dalam kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI), misalnya, setidaknya $ 1700000000 hilang. "
"Saya kira saya berubah pikiran tentang menjadi seorang akuntan profesional. Dapatkah Anda membantu saya keluar, Sam? "
Pertanyaan
1. Apa yang akan Anda katakan Norm?
Penjelasan :
Dilihat dari ilustrasi di atas diketahui bahwa Norm masih merasa bimbang untuk menjadi seorang Akuntan setelah lulus dari universitas. Ini disebabkan karena dia merasa masih belum menguasai ilmu atau kemampuan sebagai seorang akuntan. Hal lain yang membuat Norm masih ragu atau bimbang menjadi seorang akuntan yaitu banyaknya kasus yang melibatkan seorang akuntan yang dia baca dalam artikel dan jurnal dalam akuntansi. Permasalahan akuntansi itu adalah :
1. Kasus kantor S & L saat krisis
• Write – off penghapusan kredit yang dijual selama masa pinjaman dari pada saat kerugian itu terjadi.
• Bantuan dari pemerintah yaitu dengan menerbitkan Sertifikat Net Worth dihitung sebagai modal bagi S & L.
• Penggunaan transaksi yang melibatkan uang dimuka dan arus kas jangka pendek, yang akan meningkatkan laba pada saat ini dan mengorbankan laba pada saat yang akan datang.
• Kurangnya ketentuan kerugian karena pemantauan terhadap pinjaman kredit sangat kecil.
• Terjadi penghapusan goodwill pada saat penggabungan S & L , yang sudah berlangsung selama 40 tahun.
• Write dari harta yang dimiliki berdasrkan dari nilai – nilai penilaian.
Yang menjadi permasalahan bagi Norm terhadap kasus diatas adalah Banyak dari praktek – praktek yang tidak sesuai dengan Akuntansi yang berlaku umum ( GAAP ) , karena pra akuntan juga terlibat dalam praktek tersebut dan mereka juga tidak objektif atau mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Dimana para Akuntan???.
2. Norm juga prihatin tentang keahlian profesi Akuntan dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Sebagai contoh , batu – baru ini banyak artikel tentang biaya kesehatan yang dilibatkan oleh merokok, namun di sini tidak ada Akuntan yang terlibat.
3. Bagaimana dengan temuan penipuan???Apakah auditor cukup untuk mencegah perilaku penipuan?? Kenapa Auditor hanya bereaksi terhadap masalah yang ditemukan ketika mereka bisa proaktif. Tidak dapatkah mereka menekankan pentingnya menngunakan kode etik. Mengapa manajemen proaktif kalau menagkut masah – masalah personel, sedangkan reaktif ketika berhadapan dengan masalah penipuan.
Itulah yang menyebabkan Norm masih ragu dan bimbang untuk menjadi seorang Akuntan setelah lulus dari universitas.
Jawaban pertanyaan :
.
Yang harus dilakukan oleh Norm adalah Bahwa tidak semua Akuntan itu melakukan praktek – praktek yang dikemukakannya , masih ada yang mengikuti kode etik atau etika profesi akuntansi. Ini bisa dilhat dari pengertian Etika itu sendiri. Dilihat dari latar belakang munculnya Etika Profesi Akuntansi yaitu karena berkembangnya profesi akuntan yang disebabkan oleh berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Dan dilihat dari pengertiaan etika menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1995), bahwa Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan menurut Maryani & Ludigdo (2001), Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia , baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesiSebagian akuntan melanggar kode etik , karena disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor – faktor yang mempengaruhi Pelanggarn Etika :
• Kebutuhan Individu
• Tidak ada pedoman
• Perilaku dan kebiaasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi
• Lingkungan yang tidak etis
• Perilaku dari komunitas
Norm juga tidak perlu ragu dengan profesi akuntan , akan kemampuan mereka dalam hal pengukuran dan pengungkapan, karena bagi akuntan yang melanggar Kode Etik Profesi Akuntansi akan di berikan sanksi, yaitu :
• Sanksi Sosial
• Sanksi Hukum.
"Sam, aku benar-benar dalam kesulitan. Aku selalu ingin menjadi seorang akuntan. Tapi di sini saya hanya akan berlaku untuk perusahaan akuntansi pekerjaan setelah lulus dari universitas, dan aku tidak yakin aku ingin menjadi seorang akuntan setelah semua. "
"Kenapa, Norm? Dalam semua program akuntansi kami mengambil bersama, Anda bekerja keras super karena Anda benar-benar tertarik. Apa masalah anda sekarang? "
"Yah, aku sudah membaca surat kabar bisnis, laporan, dan jurnal akuntansi akhir-akhir ini, dan hal-hal hanya tidak menambahkan. Misalnya, Anda tahu bagaimana kita selalu diberitahu bahwa akuntan memiliki keahlian dalam measuremet dan pengungkapan, bahwa mereka seharusnya menyiapkan laporan dengan integritas, dan bahwa mereka harus membasmi penipuan jika mereka mencurigai hal itu? Yah, tidak terlihat seperti mereka telah melakukan pekerjaan yang baik. Setidaknya, mereka belum melakukan apa yang saya harapkan. "
"Ingat, Norm, kita masih mahasiswa dengan banyak belajar. Mungkin anda melewatkan sesuatu. Apa yang telah kamu telah membaca tentang? "
"Oke, Sam, berikut adalah beberapa cerita bagi Anda untuk berpikir tentang:
1. Dalam artikel ini, "Akuntan dan S & L Krisis," yang Akuntansi Manajemen pada bulan Februari 1993, saya menemukan dalil bahwa kegagalan $ 200 juta karena regulator dan penurunan di pasar real estat, bukan untuk penipuan akuntansi . . . tapi saya tidak membelinya sepenuhnya. Menurut artikel ini, suku bunga naik dan suku bunga kredit tetap mengakibatkan arus kas negatif pada saat yang sama sebagai penurunan nilai pasar real estat mengurangi nilai yang mendasari S & L aset kredit. Sebagai hasilnya, nilai bersih dari S banyak & LS jatuh, dan regulator memutuskan untuk mengubah beberapa praktek akuntansi untuk membuatnya tampak bahwa S & Ls masih di atas persyaratan modal minimum mandat untuk melindungi dana nasabah. Coba lihat daftar tujuh praktik akuntansi atau permasalahan yang dikutip:
• Write-off penghapusan kredit yang dijual selama masa pinjaman daripada ketika kerugian tersebut terjadi,
• Penggunaan pemerintah menerbitkan Sertifikat Net Worth akan dihitung sebagai modal S & L,
• Penggunaan transaksi yang melibatkan uang di muka dan arus kas jangka pendek, yang akan meningkatkan laba saat ini dengan mengorbankan nanti.
• Kurangnya ketentuan kerugian karena pemantauan pinjaman kredit miskin,
• Penghapusan goodwill dibuat pada penggabungan suara S & L dengan S bangkrut & L selama empat puluh tahun,
• Write-up dari harta yang dimiliki berdasarkan nilai-nilai penilaian, dan
Kurangnya,
• pelaporan ditandai berbasis untuk mencerminkan realitas ekonomi.
Masalahnya, bagi saya, adalah bahwa banyak dari praktek-praktek yang tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum [GAAP], namun para akuntan pergi bersama-setidaknya mereka tidak objek atau meningkatkan praktik mereka cukup untuk mengubah hasilnya. Mengapa tidak? Di mana para akuntan? "
2. "Saya juga prihatin tentang keahlian profesi akuntansi mengklaim telah dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Sebagai contoh, baru-baru ini ada banyak artikel mengenai biaya kesehatan diciptakan oleh merokok, namun tidak ada akuntan yang terlibat. Misalnya, Mei 1994 Laporan dari Pusat Kecanduan dan Penyalahgunaan Zat di Columbia University memperkirakan bahwa "pada tahun 1994 dolar, zat Penyalahgunaan akan biaya Medicare $ 20 miliar biaya rawat inap rumah sakit sendirian" dan bahwa tembakau menyumbang 80 persen dari mereka yang rawat inap. Selama dua puluh tahun ke depan, penyalahgunaan zat akan biaya program Medicare $ 1 triliun. Tak heran wali dari Trust Medicare Dana merilis sebuah laporan pada tanggal 21 April "memprediksi bahwa Dana akan kehabisan uang di tujuh tahun." Ini adalah isu-isu penting. Mengapa kita harus menunggu untuk ekonom dan kelompok kepentingan khusus untuk membuat perhitungan? tidak Haruskah akuntan dapat membuat mereka dan memberikan kredibilitas dan keseimbangan dalam proses? Bukankah manfaat bagi masyarakat? Di mana para akuntan?
3. "Bagaimana dengan temuan penipuan? Apakah auditor melakukan cukup untuk mencegah dan menangkap perilaku penipuan? Aku tahu apa yang dosen kita berkata: auditor tidak dapat diharapkan untuk menangkap segala sesuatu; tugas mereka bukan untuk mencari penipuan kecuali kecurigaan yang terangsang selama kegiatan lainnya, dan tugas utama mereka adalah untuk mengaudit laporan keuangan. Tapi bukan auditor hanya bereaksi terhadap masalah ditemukan, ketika mereka bisa proaktif? Tidak dapat mereka menekankan pentingnya menggunakan kode etik dan dorongan karyawan untuk membawa maju keprihatinan mereka atas tindakan tidak etis? Mengapa manajemen proaktif sesuai dalam beberapa daerah lain, seperti menyetrika masalah-masalah personel, tetapi perilaku reaktif sesuai ketika berhadapan dengan penipuan? perilaku reaktif hanya akan menutup pintu gudang setelah kuda itu telah dicuri. Dalam kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI), misalnya, setidaknya $ 1700000000 hilang. "
"Saya kira saya berubah pikiran tentang menjadi seorang akuntan profesional. Dapatkah Anda membantu saya keluar, Sam? "
Pertanyaan
1. Apa yang akan Anda katakan Norm?
Penjelasan :
Dilihat dari ilustrasi di atas diketahui bahwa Norm masih merasa bimbang untuk menjadi seorang Akuntan setelah lulus dari universitas. Ini disebabkan karena dia merasa masih belum menguasai ilmu atau kemampuan sebagai seorang akuntan. Hal lain yang membuat Norm masih ragu atau bimbang menjadi seorang akuntan yaitu banyaknya kasus yang melibatkan seorang akuntan yang dia baca dalam artikel dan jurnal dalam akuntansi. Permasalahan akuntansi itu adalah :
1. Kasus kantor S & L saat krisis
• Write – off penghapusan kredit yang dijual selama masa pinjaman dari pada saat kerugian itu terjadi.
• Bantuan dari pemerintah yaitu dengan menerbitkan Sertifikat Net Worth dihitung sebagai modal bagi S & L.
• Penggunaan transaksi yang melibatkan uang dimuka dan arus kas jangka pendek, yang akan meningkatkan laba pada saat ini dan mengorbankan laba pada saat yang akan datang.
• Kurangnya ketentuan kerugian karena pemantauan terhadap pinjaman kredit sangat kecil.
• Terjadi penghapusan goodwill pada saat penggabungan S & L , yang sudah berlangsung selama 40 tahun.
• Write dari harta yang dimiliki berdasrkan dari nilai – nilai penilaian.
Yang menjadi permasalahan bagi Norm terhadap kasus diatas adalah Banyak dari praktek – praktek yang tidak sesuai dengan Akuntansi yang berlaku umum ( GAAP ) , karena pra akuntan juga terlibat dalam praktek tersebut dan mereka juga tidak objektif atau mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Dimana para Akuntan???.
2. Norm juga prihatin tentang keahlian profesi Akuntan dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Sebagai contoh , batu – baru ini banyak artikel tentang biaya kesehatan yang dilibatkan oleh merokok, namun di sini tidak ada Akuntan yang terlibat.
3. Bagaimana dengan temuan penipuan???Apakah auditor cukup untuk mencegah perilaku penipuan?? Kenapa Auditor hanya bereaksi terhadap masalah yang ditemukan ketika mereka bisa proaktif. Tidak dapatkah mereka menekankan pentingnya menngunakan kode etik. Mengapa manajemen proaktif kalau menagkut masah – masalah personel, sedangkan reaktif ketika berhadapan dengan masalah penipuan.
Itulah yang menyebabkan Norm masih ragu dan bimbang untuk menjadi seorang Akuntan setelah lulus dari universitas.
Jawaban pertanyaan :
.
Yang harus dilakukan oleh Norm adalah Bahwa tidak semua Akuntan itu melakukan praktek – praktek yang dikemukakannya , masih ada yang mengikuti kode etik atau etika profesi akuntansi. Ini bisa dilhat dari pengertian Etika itu sendiri. Dilihat dari latar belakang munculnya Etika Profesi Akuntansi yaitu karena berkembangnya profesi akuntan yang disebabkan oleh berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Dan dilihat dari pengertiaan etika menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1995), bahwa Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan menurut Maryani & Ludigdo (2001), Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia , baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesiSebagian akuntan melanggar kode etik , karena disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor – faktor yang mempengaruhi Pelanggarn Etika :
• Kebutuhan Individu
• Tidak ada pedoman
• Perilaku dan kebiaasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi
• Lingkungan yang tidak etis
• Perilaku dari komunitas
Norm juga tidak perlu ragu dengan profesi akuntan , akan kemampuan mereka dalam hal pengukuran dan pengungkapan, karena bagi akuntan yang melanggar Kode Etik Profesi Akuntansi akan di berikan sanksi, yaitu :
• Sanksi Sosial
• Sanksi Hukum.
Langganan:
Postingan (Atom)
